JAKARTA – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) harus mengambil peran yang lebih strategis dalam membangun perdamaian kawasan yang inklusif di tengah berkembangnya berbagai ancaman non-tradisional. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus yang membahas penguatan kerja sama parlemen ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.
“AIPA memiliki tanggung jawab untuk mengelola perdamaian yang inklusif. Tantangan yang kita hadapi saat ini telah berubah. Ancaman tidak lagi hanya berupa konflik bersenjata atau sengketa teritorial, tetapi juga perang siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan, ujaran kebencian, hingga polarisasi sosial yang berkembang sangat cepat di ruang digital,” ujar Habib Aboe.
Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini bersifat normatif perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika keamanan kawasan.
“Sudah saatnya AIPA memelopori pembentukan ASEAN Digital Early Warning and Peacekeeping Framework. Melalui kerangka legislatif regional tersebut, negara-negara ASEAN dapat membangun sistem deteksi dini terhadap ancaman digital yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,” jelasnya.
Habib Aboe menilai, perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko baru yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, hoaks, ujaran kebencian, maupun manipulasi opini publik yang berpotensi memicu konflik sosial lintas negara.
“Kita tidak boleh menunggu konflik benar-benar terjadi baru kemudian bertindak. Parlemen ASEAN harus mampu membangun instrumen hukum dan mekanisme kerja sama yang memungkinkan deteksi dini terhadap polarisasi sosial serta berbagai ancaman non-tradisional sebelum berkembang menjadi konflik terbuka,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa AIPA memiliki posisi yang unik karena mampu menjembatani kerja sama antarparlemen sekaligus memperkuat harmonisasi kebijakan nasional negara-negara anggota ASEAN.
“Melalui diplomasi parlementer, kita dapat mendorong penyusunan regulasi yang saling terhubung, memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membangun kepercayaan antarnegara dalam menghadapi tantangan keamanan digital. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh negara anggota bergerak bersama dengan semangat inklusivitas, kolaborasi, dan saling percaya,” pungkas Habib Aboe.
Dalam forum The 17th Meeting of the AIPA Caucus, para delegasi parlemen negara-negara ASEAN membahas berbagai isu strategis kawasan, termasuk penguatan tata kelola perdamaian, stabilitas regional, serta peningkatan kerja sama antarparlemen dalam menghadapi tantangan geopolitik dan transformasi digital yang semakin kompleks. (ZR)
