TANGERANG – Sebuah proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Tangerang mendadak jadi perbincangan hangat akibat mengabaikan standar keselamatan kerja. Pihak kontraktor pelaksana diduga sengaja membiarkan para pekerjanya beraktivitas di area berisiko tinggi tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi proyek pada Kamis (10/9/2026), puluhan pekerja tampak berlalu-lalang melakukan pekerjaan berat seperti pengelasan struktur baja dan pengecoran tanpa menggunakan helm keselamatan (safety helmet) dan sepatu bot pelindung. Lebih ngerinya lagi, beberapa buruh bangunan yang beraktivitas di perancah (scaffolding) berketinggian lebih dari lima meter terlihat sama sekali tidak mengaitkan tali pengaman (safety harness).
Kelalaian fatal ini memicu reaksi keras dari pengamat kebijakan publik dan ketenagakerjaan setempat. Kontraktor dinilai hanya mengejar target waktu penyelesaian proyek demi efisiensi biaya, tanpa memikirkan nyawa para pekerja yang bertaruh di lapangan setiap harinya.
Secara regulasi, tindakan pembiaran ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan aturan teknis konstruksi. Sesuai Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta aturan turunan Kementerian PUPR, perusahaan jasa konstruksi yang lalai menerapkan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) terancam sanksi administratif berat. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian sementara pekerjaan di lapangan, denda finansial, hingga pencabutan izin operasional perusahaan (SIUJK).
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen kontraktor pelaksana proyek belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan pelanggaran K3 tersebut. Masyarakat dan serikat pekerja mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan jajaran pengawas konstruksi untuk segera turun ke lapangan dan menjatuhkan tindakan tegas sebelum terjadi insiden kecelakaan kerja fatal.
( SHD )
